• Hanya Kuasai 5,8 Persen Sumber Daya, PTBA Dorong Penataan Ulang Tambang
• Hashim Djojohadikusumo Pastikan Tak Ada Penutupan PLTU Mendadak di RI
• Evaluasi Tata Kelola Pertanahan Menghadapi Badai Dugaan Korupsi
• Oase di Tengah Perubahan Musim, Batu Bara RI Tetap Jadi Primadona Dunia
• Celah Regulasi di Pusaran Korupsi Haji: Tarik Ulur Birokrasi dan Rumor Transaksi Ratusan Miliar

Ilustrasi PLTU

nusakini.com, Pergeseran kebijakan strategis dari penghentian total menjadi sekadar penurunan bertahap terhadap operasional pembangkit batu bara secara terang-terangan mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam merespons tingginya ancaman risiko fiskal nasional. Dalam beberapa waktu terakhir, desakan masif untuk segera mencapai target emisi nol bersih rupanya harus terbentur keras pada ancaman pembengkakan beban APBN serta potensi lonjakan tajam tarif dasar listrik masyarakat.

Keputusan negara untuk tetap mempertahankan masa aktif pembangkit batu bara hingga batas akhir masa kontrak ekonomisnya dinilai sebagai langkah taktis pengamanan stabilitas industri manufaktur domestik. "Indonesia tentu tidak akan melakukan tindakan ceroboh yang merugikan ekonomi dengan menutup industri batu bara secara mendadak," ungkap Hashim Djojohadikusumo saat menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara kelestarian lingkungan dan realitas ekonomi.

Tersendatnya realisasi pencairan komitmen dana transisi dari negara-negara maju dalam program JETP kembali menunjukkan rapuhnya jaminan finansial perlindungan iklim global bagi negara-negara yang sedang berkembang. Situasi yang sangat kompleks ini praktis memaksa para pembuat kebijakan di tanah air untuk bersikap lebih pragmatis dalam mencari titik tengah antara ambisi penyelamatan ekosistem bumi dengan keharusan memacu pembangunan.

Upaya mitigasi dan substitusi energi primer saat ini perlahan mulai difokuskan pada penggalangan investasi proyek energi surya raksasa serta percepatan eksplorasi sumber daya terbarukan di berbagai titik. "Selain PLTS, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, seperti panas bumi, air, serta berbagai sumber energi berkelanjutan lainnya yang siap dimanfaatkan," jelas Hashim mengenai kekayaan alam yang siap diolah.

Berdasarkan analisis kebijakan publik, kedaulatan serta kemandirian energi nasional tidak seharusnya disandarkan sepenuhnya pada janji-janji hibah asing yang senantiasa diwarnai oleh fluktuasi geopolitik. Pemilihan rute transisi secara perlahan menuju pemanfaatan energi hijau pada akhirnya dipandang sebagai instrumen paling aman untuk meredam guncangan inflasi di tengah rentannya situasi perekonomian global. (*)